Aturan dan Konsep Bisnis RTRWNET Indonesia

Bisnis RTRWNET didalam Konsep dan Aturannya adalah merupakan Bisnis yang telah lama berkembang. Dimulai sejak tahun 1996 di daerah Malang. Konsep ini guna mewujudkan impian kita untuk mendapatkan akses internet rakyat yang murah dengan kualitas terbaik.

Aturan Bisnis RTRWNET sesuai Aturan Telekomunikasi yang mengacu pada Undang-Undang 36/1999 pada saat itu, sebenarnya yang dapat membangun infrastruktur telekomunikasi adalah operator telekomunikasi yang memperoleh lisensi dari Pemerintah.


Namun para pejuang RTRWNET sebetulnya menggunakan "celah" Pasal 30 dari UU 36/1999 yang berbunyi
(1)Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses didaerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapatkan izin Menteri.

Intinya, jika penyelenggara jaringan telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL dan penyelenggara jasa telekomunikasi, seperti Speedy, Telkomnet, dan lainnya belum dapat memberikan akses internet kecepatan tinggi yang "murah". Sehingga semua RTRWNET di Indonesia yang berkembang tidak perlu (terlalu penting) untuk mendapatkan izin dari KOMINFO seperti penyelenggaraan system telekomunikasi dalam skop yang besar.Cukup izin pada Ketua RT dan Ketua RW saja sudah cukup, dengan menjelaskan manfaat dan kegunaan dibangunnya RTRWNET didalam lingkungan tersebut.

Aturan Hukum lain yang berhubungan dengan Bisnis RTRWNET di Indonesia, yaitu Keputusan Menteri No.2 tahun 2005 tentang frekuensi 2,4Ghz yang ditandatangani oleh Bapak Hatta Rajasa, dimana Keputusan Menteri ini memberikan aturan sebagai berikut :
  • Membebaskan izin frekuensi bagi pengguna frekuensi 2,4Ghz yang kita kenal saat ini dengan WiFi Hotspot.
  • Membatasi Daya Pancar maksimum 100mW ( 20dBm ), dan 
  • Membatasi pancaran dari antena sebesar 36dBm
Dengan adanya aturan KEPMEN 2/2005 ini, kita dapat lebih leluasa membangun jaringan RTRWNET menggunakan peralatan nirkabel (wireless).

Source : Daftar Pustaka

Pages